Masyarakat Desa Batas Kabupaten Rokan Hulu Riau, Berharap Pemerintah Pusat Mengembalikan Lahan Masyarakat Demi Mewujudkan Kesejahteraan

- Penulis

Kamis, 12 Februari 2026 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TEMPO86.com_, ROHUL, Satgas PKH Pasang Plang Izin Dicabut PT SSL Sektor Pasir Pengaraian, Koptan SS Minta Segera Kembalikan Lahan Masyarakat.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

ROKAN HULU – Kembali Satuan Tugas (Satgas)! Penertiban Kawasan Hutan (PKH) resmi memasang segel dan plang pencabutan izin di area perkebunan PT Sumatra Sylva Lestari (SSL) yang berada di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau.

 

Yang mana Penertiban tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 5 Tahun 2025 yang dibentuk untuk menertibkan kegiatan perkebunan, pertambangan, dan industri yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.tutur nya”

 

Pemasangan Plang Satgas PKH Pencabutan Izin PT SSL merupakan pengelolaan tanaman kayu Akasia di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, ini bagian dari penegakan hukum untuk memastikan penghentian aktivitas ilegal.

 

“Terkait pemasangan Plang Dicabut izin tersebut, saya selaku kepala Desa Batas sudah turun langsung dilapangan,” kata Kades Batas Hablum Tambusai.

 

Terkait hal ini, ketua Koperasi Petani Siang Sakti (Koptan SS) Desa Batas, Kecamatan Tambusai, ini langkah positif pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kami meminta Pemerintah Pusat, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu, untuk segera memfasilitasi untuk pengembalian Lahan tersebut, secara prosedural sudah kami ikuti, juga kami sudah menyurati Presiden dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, untuk segera memproses dan menyerahkan Lahan tersebut, yang sudah dikelola sejak Tahun 1986.ungkap nya”

Baca Juga:  Wakil Walikota Dumai Sugiyarto Apresiasi Keberhasilan TNI AL Dumai Gagalkan Penyelundupan Rokok Sebanyak 5.120 Dus

 

Lanjut Mintarejs, S.Fil, kami Pengurus Koperasi bersama Pemdes dan Tokoh Masyarakat sudah berulang kali mendatangi langsung kantor Kementerian Kehutanan dan menyerahkan berkas dan surat bukti, bahwa lahan PT SSL Sektor Pasir Pengaraian tersebut, seharusnya sudah diserahkan kepada masyarakat, kerna sudah melalui proses perjuangan sejak 29 tahun yang lalu.

 

Pada tahun 1999, Surat dari MENHUTBUN, jelas arahannya untuk dicanangkan jadi Perkebunan Komuniti Sawit, serta Dokumen lainnya yg menyatakan Lahan tersebut harus sudah diserahkan ke Masyarakat, ini blom diwujudkan oleh pemerintah.ujarnya”

 

Pada tanggal 28 sampai 30 Januari 2026 yg lalu, Kami kembali mendatangi Kementerian Kehutanan dan menyerahkan surat bukti kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, menyerahkan lahan yang saat ini sudah di plang cabut Izin oleh Satgas PKH belum lama ini ,” Kata Ketua Koptan SS Desa Batas, Kecamatan Tambusai Mintareja, S.Fil. Kamis (12/2/2026).

 

“Yang mana PT SSL ini, sebelumnya PT RSL, Inhutani dan RGM 7 hingga saat ini merupakan Tanaman Hutan Industri Kayu Akasia dengan Luas 29525hektar,” kata Ketua Koptan SS Desa Batas.

 

Sementara itu, Humas PT SSL Sektor Pasir Pengaraian Asmika Sembiring yang dikonfirmasi oleh media ini, sayangnya belum lagi dijawab pungkas nya”.

 

( M.Taufik )#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Upacara HUT RI berpindah ke museum Tanjung pura,ini kata camat Reza.
๐‘๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ค๐š๐ง ๐๐ž๐›๐š๐ง ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ, ๐๐ฎ๐ฉ๐š๐ญ๐ข ๐€๐ง๐ญ๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ซ๐จ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฒ๐š๐ฅ๐ฎ๐ซ๐š๐ง ๐Ÿ๐Ÿ”๐ŸŽ๐ŸŽ ๐“๐จ๐ง ๐๐ž๐ซ๐š๐ฌ ๐“๐ž๐ฉ๐š๐ญ ๐’๐š๐ฌ๐š๐ซ๐š๐ง.
Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat
Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Waktu Layanan bagi Masyarakat di 446 Kantah
Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional
Sebarkan Semangat Transformasi Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Untuk Memberikan Kepastian kepada Masyarakat
Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari
Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 10:22 WIB

Upacara HUT RI berpindah ke museum Tanjung pura,ini kata camat Reza.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 08:45 WIB

๐‘๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ค๐š๐ง ๐๐ž๐›๐š๐ง ๐Œ๐š๐ฌ๐ฒ๐š๐ซ๐š๐ค๐š๐ญ, ๐๐ฎ๐ฉ๐š๐ญ๐ข ๐€๐ง๐ญ๐จ๐ง ๐ƒ๐จ๐ซ๐จ๐ง๐  ๐๐ž๐ง๐ฒ๐š๐ฅ๐ฎ๐ซ๐š๐ง ๐Ÿ๐Ÿ”๐ŸŽ๐ŸŽ ๐“๐จ๐ง ๐๐ž๐ซ๐š๐ฌ ๐“๐ž๐ฉ๐š๐ญ ๐’๐š๐ฌ๐š๐ซ๐š๐ง.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:44 WIB

Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:42 WIB

Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Waktu Layanan bagi Masyarakat di 446 Kantah

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:41 WIB

Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Berita Terbaru

Uncategorized

Upacara HUT RI berpindah ke museum Tanjung pura,ini kata camat Reza.

Jumat, 21 Agu 2026 - 10:22 WIB