Kantah Kab. Jepara Melaksanakan Sosialisasi PTSL Tahun 2026

Tempo86 - Penulis

Kamis, 7 Mei 2026 - 01:09 WIB

URL berhasil dicopy

Tempo86.com – Jepara
Hai #sobatrbpn
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara membentuk tim penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026 untuk mensosialisasikan ke masyarakat mengenai program pemerintah tentang pensertipikatan tanah tersebut.

Kali ini tim diturunkan ke Desa Tempur kecamtan Keling Kabupaten Jepara dipimpin oleh ketua tim yaitu Ibu Sri Lestari, S.ST., M.H. untuk mensosialisasikan PTSL didampingi oleh wakil ketua yuridis dan wakil ketua fisik. Dalam penyuluhan ini dihadiri oleh kepala desa, ketua RW RT dan tokoh masyarakat setempat yang dan turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara beserta jajaran untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PTSL 2026 di Desa tersebut.

Diharapkan persyaratan dan berbagai poin penting dari program ini dapat tersampaikan dengan tepat ke seluruh lapisan masyarakat dan dapat diikuti oleh semua warga yang tanahnya masuk kedalam data penetapan lokasi PTSL 2026.

SCROLL TO RESUME CONTENT

#PTSL2026sukses
#JeparapastiBISSA
#atrbpnmajudanmodern
#melayaniprofesionalterpercaya

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.