Tempo86.com – Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah mulai mendorong pola pelayanan pertanahan yang tidak lagi sekadar menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi aktif mendatangi masyarakat. Salah satunya dengan mengantarkan langsung sertifikat yang telah selesai ke rumah pemohon sebagai bagian dari transformasi pelayanan HANTARU 2026.
Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memangkas rantai pengambilan sertifikat yang sebelumnya dapat melalui mekanisme pengumpulan di desa. Menurutnya, ketika sertifikat sudah selesai dan siap diserahkan, petugas dapat langsung mengantarkannya kepada masyarakat sehingga proses menjadi lebih sederhana.
“Kalau sudah selesai, jangan menunggu dikumpulkan di desa, antar saja, ketuk pintunya Bapak ini sertifikat sudah selesai,” kata Sri Pranoto, seusai upacara peringatan HANTARU 2026 di Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Kamis (24/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan, pola tersebut menjadi salah satu bentuk nyata tema HANTARU 2026, yakni “Transformasi Melayani Lebih Pasti”. Transformasi dimaksud diarahkan agar pelayanan pertanahan semakin dekat, mudah, cepat, terbuka dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Bagi kami, penyerahan sertifikat ini bukan hanya menyerahkan dokumen, tetapi memastikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang telah mendapatkannya,” ungkapnya.
Ditambahkan, hingga triwulan ketiga 2026, Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah telah menyerahkan sekitar 40 ribu sertifikat dari berbagai program yang tersebar di 25 Kantor Pertanahan. Selain penyerahan hasil PTSL, layanan juga mencakup program lintas sektor, masyarakat berpenghasilan rendah, bedah rumah, tanah wakaf, tempat ibadah dan aset pemerintah.
“Kami ingin masyarakat yang mengurus sekarang lebih mudah. Di setiap kantor juga sudah ada loket prioritas, sehingga masyarakat yang datang langsung akan kami khususkan,” tuturnya.
Menurutnya, pelayanan jemput bola juga akan diperkuat melalui Klinik Pertanahan yang kembali diaktifkan dengan konsep layanan bergerak. Petugas nantinya berkeliling ke sejumlah lokasi untuk memberikan informasi layanan, menerima pengaduan dan keluhan, serta membantu masyarakat memahami persyaratan pelayanan pertanahan.
“Kalau masyarakat sulit datang kepada kita, maka kita yang harus datang kepada masyarakat,” tegasnya.
Dikatakan, selain mendekatkan pelayanan, jajaran ATR/BPN Jawa Tengah juga melakukan pembenahan internal dengan menyatukan visi, pemahaman, alur, standar dan kualitas pelayanan. Langkah tersebut ditujukan agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh pola pelayanan yang semakin seragam.
“Kami sudah satukan visi, mempunyai satu pemahaman, satu alur, satu standar dan satu kualitas pelayanan,” tandasnya.
Ditegaskan, pembenahan juga diarahkan untuk memastikan pelayanan selesai tepat waktu dan mencegah munculnya tunggakan. Saat ini, tunggakan pelayanan di seluruh Jawa Tengah disebut berada di kisaran 200 hingga 300, jauh berkurang dibanding sebelumnya yang mencapai ribuan.
“Yang kami lakukan sekarang bukan bagaimana menyelesaikan tugas, tetapi bagaimana tunggakan itu tidak terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan pola pelayanan tersebut juga membutuhkan penguatan integritas dan mindset seluruh jajaran ATR/BPN Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 3.500 pegawai. Komitmen perubahan harus dimulai dari pimpinan dan kemudian dicontohkan kepada seluruh jajaran agar semangat melayani tidak berhenti sebagai slogan HANTARU.
“Transformasi melayani lebih pasti bukan slogan, tetapi bagaimana masyarakat menjadi pusat dari seluruh proses pelayanan,” pungkasnya.(aln)
kerja sama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta Badan Reforma Agraria.
Kerja sama tersebut antara lain diarahkan untuk mengidentifikasi tanah terlantar serta tanah bekas HGU maupun HGB, yang tidak termanfaatkan untuk selanjutnya dapat didorong agar dimanfaatkan sesuai ketentuan, diredistribusikan bagi kepentingan masyarakat.
” Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BPN Jateng memperkuat reforma agraria sekaligus menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih mudah dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” pungkasnya.(sup)
