DUMAI (RIAU) TEMPO86.COM//
Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Kota Dumai melanjutkan pembahasan lanjutan dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 dengan melibatkan sejumlah perusahaan strategis yang beroperasi di Kota Dumai, Jumat (25/07/2025).
Langkah ini merupakan bentuk penguatan sinergi multipihak dalam merumuskan arah pembangunan kota lima tahun ke depan, yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RPJMD, Gusri Effendy, dan dihadiri oleh para anggota Pansus DPRD, di antaranya Junjung Mangatas, A.Md., Muhammad Dochlas Manurung, S.H., Sutrisno, Hj. Jufrida, S.E., Sudiran, S.T., Parluhutan Harianja, H. Yuhandri, S.P., Antonius Nainggolan, Rendy Firdaus, S.H., Ismun, Rudi Hartono, S.Psi., serta Idris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari unsur pemerintah, turut hadir perwakilan dari Bappeda Kota Dumai dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pelibatan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu yang turut memberikan kontribusi strategis dalam rapat ini adalah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai. Executive General Manager Pelindo Regional 1 Dumai, Jonatan Ginting, hadir bersama Senior Manager Operasi dan Teknik, Budi Syafrizal, untuk menyampaikan pandangan dan dukungan Pelindo terhadap arah kebijakan pembangunan kota.
Pelindo Dumai mendukung dan siap berperan aktif dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Dumai melalui kolaborasi strategis lintas sektor,” ujar Jonatan Ginting dalam keterangannya.
Ia menambahkan, Pelindo tidak hanya berkontribusi dalam sektor logistik dan kepelabuhanan, tetapi juga berkomitmen mendukung peningkatan ekonomi lokal, pembukaan lapangan kerja, dan program-program sosial bagi masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.
Pansus DPRD berharap, keterlibatan perusahaan seperti Pelindo Dumai dapat memperkaya substansi RPJMD, serta menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah.
(R.g)
