Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Adiswan S.AG Pimpin Rapat Koordinasi, Sharing Dan Informasi ke Dinas Sosial Tingkat I provinsi Riau

Tempo - Penulis

Selasa, 19 Mei 2026 - 06:48 WIB

URL berhasil dicopy

TEMPO86.com_, RIAU, Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai melaksanakan Koordinasi dan Sharing Informasi terkait Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Riau di Bidang Pemberdayan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan dan Jaminan Sosial ke Dinas Sosial Provinsi Riau ke DPRD Provinsi Riau. Kunjungan ini dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kota Dumai, H. Ediswan, S.Ag., serta dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi I yaitu Edison., S.H., Rudi Hartono, S.Psi., Kenda Guntara, S.Sos., Andi Putra Silitonga, S.E., Idrus, S.T., H. Salman, S.Sos., Edwar Randa, S.E., M.Si., Ananda Putri Salsabila, S.M., M.M., Muhammad Al Ichwan Hadi, S.Sos., Junjung Mangatas, A.Md.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rombongan Komisi I DPRD Kota Dumai disambut oleh Bapak Ngadiono., S.Sos, Ermila Roza, Syaiful Agustimanto, dan Nuraisyah.

Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa Program pemberdayaan sosial difokuskan pada Pemberdayaan fakir miskin dan kelompok rentan, Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan bantuan usaha, Penanganan masyarakat miskin berbasis pemberdayaan ekonomi.

Adapun dalam Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki beberapa program yaitu Penanganan penyandang disabilitas,Pelayanan lanjut usia terlantar,Rehabilitasi korban penyalahgunaan napza, Penanganan anak terlantar dan kelompok rentan sosial lainnya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial turut dibahas juga empat program yaitu Penyaluran bantuan sosial, Penanganan korban bencana sosial dan alam, Verifikasi dan validasi data penerima bantuan, Perlindungan masyarakat rentan terdampak kondisi ekonomi.

Sementara itu Pemerintah daerah perlu meningkatkan validasi dan integrasi data penerima bantuan sosial dan Diperlukan juga peningkatan anggaran pada sektor rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

DPRD terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program sosial dan Peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan masalah sosial dan Penguatan kapasitas SDM pendamping sosial di daerah.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Kota Dumai memperoleh berbagai masukan yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kota Dumai.

(R.manullang )

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.