Langkat-Tempo86.com
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Langkat menegaskan kembali posisi politiknya di tengah pemerintahan nasional Prabowo–Gibran. Partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan diri bukan bagian dari pemerintahan, melainkan berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam sistem demokrasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa sikap PDI Perjuangan sudah jelas sejak awal dan tidak berada dalam posisi abu-abu sebagaimana yang kerap dipersepsikan sebagian pihak.
“Sejak awal PDI Perjuangan sudah menentukan sikap. Kami tidak ikut dalam pemerintahan, tetapi mengambil peran sebagai partai penyeimbang. Jadi tidak ada yang abu-abu atau menggantung,” ujar Matthew, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, tidak dikenal pembagian kaku antara koalisi dan oposisi sebagaimana sistem parlementer. Karena itu, setiap partai memiliki ruang untuk menjalankan fungsi politiknya secara independen, termasuk sebagai pengawas kebijakan pemerintah.
Menurutnya, PDI Perjuangan akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tidak segan memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai perlu perbaikan.
“Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tentu akan kami dukung. Namun jika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, kami akan memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Matthew juga mempertanyakan pihak-pihak yang terus menyoroti posisi politik PDI Perjuangan. Ia menilai sikap partainya sudah berulang kali disampaikan secara terbuka kepada publik sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.
“Saya juga heran mengapa ada partai-partai yang begitu sibuk mengurusi sikap PDI Perjuangan. Bukankah lebih baik masing-masing partai fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat?” ujarnya.
Ia menambahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa partai tidak bergabung dalam pemerintahan, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan partai penyeimbang merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi, agar setiap kebijakan pemerintah tetap berada pada koridor kepentingan rakyat dan konstitusi.
“Fokus kami bukan pada posisi di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi pada pengawalan kepentingan rakyat. PDI Perjuangan memilih menjadi partai penyeimbang yang objektif, kritis, dan konstruktif,” pungkasnya.(Yanto)
