Tempo86.com, Pati – Ramainya peristiwa di Media Sosial (Medsos) terkait penarikan pajak terhadap warung lontong oleh DPUTR pada hari- hari ini menjadi sorotan banyak kalangan. Guna untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi sebenarnya, kini Penjelasanya Kadis DPUTR.
Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso melalui Kabid SDA dalam penjelasannya menyampaikan, bahwa:
1). Penarikan tersebut bukan pajak warung tetapi retribusi perijinan pemanfaatan aset daerah berupa tanah di lambiran yang ada di daerah irigasi DI. Cabean.
2). Sebelumnya Penghuni warung mengajukan surat permohonan pemanfaatan tanah lambiran irigasi di DI (Daerah Irigasi) Cabean Ds Kebolampang, Kec. Winong.
3). Sesuai Perda No. 1 th 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah besarnya retribusi ijin pemakaian tanah aset irigasi adalah sebesar Rp. 10.000/m2 per tahun.
4). Dilokasi warung tersebut menggunakan tanah sebesar 28 m2 sehingga besaran retribusi = @8 m2 x Rp. 10.000 = Rp. 280.000 per tahun.
5). Dikarenakan ijin berlaku selama 3 tahun maka dibayar sebesar Rp. 280.000 x 3 = Rp. 840.000
Berlaku dari 13 Juli 2026 s.d 13 Juli 2029.
Selain hal – hal diatas, berdasarkan keterangan petugas, Kabid SDA juga menjelaskan, bahwa penarik retribusi tidak adanya ancaman terhadap pemilik warung jika tidak membayar, adanya pembongkaran.’ Jelas terang Kabid SDA menuturkan
Dan sebelumnya, tambah Kabid SDA menjelaskan kembali, bahwa pada saat penarikan sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pemilik warung dan pemilik warung akan dibayar seluruhnya pada saat itu. Sehingga dalam peristiwa tersebut sudah adanya kesepakatan dan kejelasan tentang retribusi pemanfaatan lahan yang saat ini dipakai.” Tandas pungkasnya
(team)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
