Langkat-Tempo86.com
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Purwanto, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan II, Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi Purwanto untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap berbagai aspirasi, keluhan, serta kebutuhan warga yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.
Reses dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kaum perempuan, Koordinator Perdapil Monginsidi, Ketua DPD Fraksi PKS Ganda Wahyudi, Lurah Hinai Kiri Syandra Handiwijaya, S.Sos., hingga perwakilan masyarakat di wilayah Kecamatan Secanggang.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi. Aspirasi yang muncul antara lain berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, penerangan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pertanian, serta pengembangan UMKM.
Purwanto mengatakan, reses merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi anggota DPRD. Dengan turun langsung ke masyarakat, legislatif dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.
“Reses ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang banyak disampaikan warga adalah kondisi infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas jalan, pembangunan maupun normalisasi drainase, serta perbaikan fasilitas umum yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari.
“Kami berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya pada kegiatan reses. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat diteruskan dan diperjuangkan sehingga ada realisasi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap salah seorang warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Purwanto menegaskan seluruh usulan masyarakat akan diinventarisasi dan disusun berdasarkan skala prioritas. Menurutnya, tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga harus disesuaikan dengan program pemerintah daerah, tingkat urgensi, serta kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah, sementara masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan serta mengawal pembangunan. Karena itu, komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat turut menyampaikan aspirasi mengenai pemberdayaan ekonomi. Para pelaku UMKM berharap adanya kemudahan akses pembinaan, permodalan, pemasaran, serta pelatihan guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pertanian berharap adanya perhatian terhadap kebutuhan petani, seperti akses pupuk, bibit, pengairan, bantuan peralatan pertanian, hingga pemasaran hasil produksi.
Purwanto menyampaikan bahwa sektor ekonomi kerakyatan perlu mendapat perhatian karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemberdayaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
“Yang kita dorong bukan hanya bantuan sesaat, tetapi bagaimana masyarakat bisa semakin mandiri. Pelatihan, pendampingan, akses pemasaran, dan dukungan terhadap usaha produktif harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purwanto mengatakan seluruh hasil reses akan dituangkan dalam laporan dan disampaikan sebagai bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat nantinya akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian bersama dan secara bertahap direalisasikan berdasarkan skala prioritas, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.(Yanto)
