Langkat-Tempo86.com
Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Rahmad Rinaldi, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam mengusahakan bantuan sosial bagi warga yang terdampak banjir.Meski demikian ia menilai,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat perlu lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana, khususnya mengingat potensi cuaca ekstrem yang membayangi Sumatera Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun, upaya tersebut tidak boleh berhenti sampai di situ. Pemkab Langkat harus melakukan langkah kolaboratif untuk mengatasinya,” kata Rinaldi,jum’at (23/10/2026).
Menurutnya, pengurangan risiko banjir harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, seperti normalisasi drainase yang telah mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur, pemeriksaan terhadap tanggul, pemetaan daerah rawan banjir, serta pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
Ia juga mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pekerjaan umum, kebencanaan, dan lingkungan hidup untuk menjalankan peran serta kewenangannya secara aktif.
Lebih lanjut, Pemkab Langkat diminta memastikan ketersediaan dukungan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan program pencegahan dan mitigasi bencana.
Dorongan tersebut disampaikan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrem berupa hujan intensitas sedang hingga sangat lebat, disertai petir dan angin kencang, di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 23–25 Oktober 2026, termasuk Kabupaten Langkat
Rinaldi berpendapat bahwa pada kondisi keterbatasan kemampuan daerah baik terhadap anggaran maupun wewenang penanganan banjir perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu teknis dan politis.
Secara teknis, Pemkab Langkat perlu melakukan kajian mengenai potensi dan faktor penyebab banjir sebagai landasan perumusan program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan daerah.
Adapun dari sisi politis pemkab perlu melakukan koordinasi kelembagaan, ia mendorong terselenggaranya forum lintas sektor yang melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang meliputi Langkat, anggota DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan Langkat, DPRD Langkat, kementerian terkait, dinas provinsi, serta perangkat daerah yang menangani infrastruktur dan kebencanaan.
Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan rumusan langkah terpadu, mencakup pembagian peran, dukungan pendanaan, dan penetapan program prioritas sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Rinaldi berharap kolaborasi lintas pemerintahan dapat memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Langkat dalam menghadapi bencana banjir.
“Dengan demikian, penanganan banjir tidak semata-mata berhenti pada penyaluran bantuan sosial pasca-bencana, melainkan juga diarahkan pada tindakan pencegahan yang efektif untuk menekan risiko dan melindungi masyarakat,” pungkas anggota DPRD Langkat tersebut.(Yanto)
