Menteri Nusron Bicarakan Soal Pentingnya Akurasi Peta di HUT ke-53 Ikatan Surveyor Indonesia

Tempo - Penulis

Jumat, 8 Agustus 2025 - 01:11 WIB

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya akurasi peta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Talkshow Profesional “ILASPP: What is and What is Next? Bagaimana Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Berperan?”, pada Rabu (06/08/2025).

“Saya yakin, keberhasilan transformasi dunia pertanahan ini kata kuncinya ditentukan oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya minta, kalau bisa tolong dibuatkan peta surveinya yang akurat. Mengedepankan mitigasi risiko,” kata Menteri Nusron pada rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 ISI, di Jakarta.

Sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengurus urusan pertanahan dan tata ruang, Menteri Nusron meminta agar Ketua Umum ISI, Muchammad Masykur dan jajaran, terus mengingat bahwa peta itu sebagai alat penyelesaian masalah, bukan sebaliknya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi ketika Bapak/Ibu menyusun peta, harus punya keyakinan bahwa dengan lahirnya peta, maka ini adalah sumber memecahkan masalah. Jangan menjadi sumber melahirkan masalah,” tegas Menteri Nusron.

Arahan tersebut menjadi relevan dalam konteks pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025 yang menempatkan data spasial sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Program yang didukung oleh Bank Dunia itu melibatkan peran penting para _surveyor_ dalam menghasilkan data spasial yang andal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

“Kami titip, mudah-mudahan ILASPP bisa berjalan dengan baik, _prudent_, dan memberikan output terbaik. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pembangunan ke depan,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono yang sekaligus Wakil Ketua Umum I ISI; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (GE/JR)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
Humas Kantah Kota Semarang

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.