IKM dan IPK Kantah Kota Semarang Juni 2025 Tunjukkan Citra Pelayanan yang Prima dan Bebas Korupsi

Tempo - Penulis

Senin, 7 Juli 2025 - 15:44 WIB

URL berhasil dicopy

Tempo86.com

Semarang, Juli 2025 – Komitmen Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi terus menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) periode bulan Juni 2025.

Berdasarkan hasil survei terhadap 71 responden, nilai IKM yang diperoleh Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) mencapai 17,24 dari maksimal 17,50 atau setara dengan skor 3,94 dari skala 4. Sementara itu, nilai IPK melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mencapai 17,37 dari 17,50 atau 3,97 dari skala 4.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Survei dilakukan secara daring dan luring terhadap masyarakat pengguna layanan pertanahan, dengan mengacu pada sejumlah variabel utama, antara lain:

Persyaratan dan prosedur layanan

Kesesuaian tarif/biaya

Kepastian waktu penyelesaian

Kualitas produk layanan

Ketanggapan dan etika petugas

Fasilitas sarana dan prasarana

Kemudahan konsultasi dan pengaduan

Pencegahan diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar (pungli), dan percaloan

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa layanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Semarang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, sekaligus membuktikan integritas dan profesionalisme jajaran pegawai dalam memberikan pelayanan.

Dengan hasil ini, Kantor Pertanahan Kota Semarang meneguhkan langkahnya menuju zona integritas dan mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#KantahKotaSemarang
#PelayananPertanahan
#ATRBPN
#KantorPertanahanKotaSemarang
#KementerianATRBPN
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#ZonaIntegritas
#KantahKotaSemarang
#HumasKantahKotaSemarang
#SemarangHebat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.