Kantor Pertanahan Kota Semarang Hadiri Musrenbang RPJMD 2025–2029, Siap Dukung Arah Pembangunan Kota

Tempo - Penulis

Senin, 5 Mei 2025 - 10:21 WIB

URL berhasil dicopy

Semarang — Kantor Pertanahan Kota Semarang menunjukkan komitmennya dalam mendukung arah pembangunan Kota Semarang dengan turut hadir dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan pada Senin (05/05/2025) di MG Setos Hotel, Semarang.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga unsur masyarakat ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang, M. Khadik dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, S.E., M.M.. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan arah pembangunan lima tahun mendatang.

Wali Kota Semarang, Dr. Agustina W. P. S.S., M.M., menyampaikan paparan visi pembangunan Kota Semarang dalam kurun waktu 2025–2029 yang terbagi ke dalam lima fokus tahunan:

SCROLL TO RESUME CONTENT

2025: Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

2026: Penguatan sistem lingkungan hidup dan ketahanan pangan berkelanjutan

2027: Pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan

2028: Peningkatan infrastruktur strategis kota

2029: Penguatan daya saing daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kota

Paparan teknis Musrenbang RPJMD disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa, S.T., M.T., yang menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahapan strategis yang akan dilakukan.

Kantor Pertanahan Kota Semarang diwakili oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Warto, A.Ptnh., M.H., yang hadir sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran ini sekaligus menjadi wujud dukungan Kantor Pertanahan terhadap penguatan tata ruang, penataan kawasan, dan percepatan legalisasi aset tanah yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Melalui keikutsertaan dalam forum strategis ini, Kantor Pertanahan Kota Semarang berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung agenda pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kepastian hukum pertanahan.

#ATRBPN
#KantorPertanahanKotaSemarang
#KementerianATRBPN
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#ZonaIntegritas
#KantahKotaSemarang
#HumasKantahKotaSemarang
#SemarangHebat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.