Kepala Kantah Kota Semarang Hadiri Halal Bihalal Keluarga Besar NU se-Jawa Tengah bersama Menteri ATR/BPN

Tempo - Penulis

Senin, 5 Mei 2025 - 10:24 WIB

URL berhasil dicopy

Semarang – Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, Rudi Prihantoro, A.Ptnh., M.M., M.H., QRMP., menghadiri acara Halal Bihalal Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Sabtu (03/05/2024). Acara yang bertajuk “Ngumpulke Balung Pisah Warga Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Tengah” ini dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,Nusron Wahid, S.S., M.Si., dan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H.

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen, Ketua MUI Jawa Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pengurus NU dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menekankan tiga prinsip utama yang menjadi dasar penataan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Indonesia. Ketiga prinsip itu, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Tiga prinsip yang saya pegang, yakni pertama prinsip keadilan, semua rakyat di Indonesia harus bisa mendapatkan kesempatan akses terhadap tanah. Kedua adalah prinsip pemerataan, semua harus merata sesuai dengan kemampuannya. Ketiga adalah prinsip kesinambungan ekonomi,” terang Nusron Wahid saat menyampaikan sambutan di Aula Kaimana Sekolah Nasima Semarang, Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, turut dilakukan penyerahan sertipikat tanah wakaf kepada sejumlah perwakilan lembaga keagamaan dan sosial. Penyerahan ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat legalisasi aset wakaf. Langkah tersebut diambil untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf, menjaga keberlanjutan fungsi sosialnya, serta memperkuat peran kelembagaan keagamaan dalam membangun masyarakat.

Partisipasi aktif Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan nyata terhadap visi besar Kementerian ATR/BPN dalam memberdayakan aset keagamaan melalui percepatan legalisasi tanah dan memperkuat hubungan kelembagaan dengan tokoh serta organisasi masyarakat.

#ATRBPN
#KantorPertanahanKotaSemarang
#KementerianATRBPN
#IndonesiaLengkap
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#ZonaIntegritas
#KantahKotaSemarang
#HumasKantahKotaSemarang
#SemarangHebat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

Sidang Pembunuhan Satu Keluarga Kembali Di Gelar Menghadirkan Ahli Hukum Pidana Dan Pakar Hukum Tipikor, Prof. Dr. Yongki Fernando SH. MH “

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.