Mall Pelayanan Publik Kantah Kabupaten Jepara

Tempo86 - Penulis

Selasa, 5 Mei 2026 - 01:08 WIB

URL berhasil dicopy

Tempo86.com – Jepara
Hai #sobatrbpn
Kapan sih kita terakhir ketemu di Mall Pelayanan Publik Kab. Jepara???

Jangan lupa ya Gerai Pelayanan Pertanahan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara, berlokasi di stand nomor 18.

Gerai Pĺelayanan Pertanahan ini melayani masyarakat setiap hari Senin dan Kamis, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, sebagai bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan adanya gerai ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor utama untuk memperoleh informasi maupun layanan pertanahan tertentu.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kehadiran Gerai Pelayanan Pertanahan di MPP menjadi bagian dari strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan mudah dijangkau, melalui kolaborasi lintas instansi dalam satu pusat layanan terpadu.

Melalui gerai tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi layanan pertanahan, melakukan konsultasi terkait pendaftaran tanah, pengecekan sertipikat, serta mendapatkan penjelasan mengenai program-program strategis ATR/BPN, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Selain sebagai sarana pelayanan, gerai ini juga berfungsi sebagai media edukasi pertanahan bagi masyarakat.

Dengan beroperasinya Gerai Pelayanan Pertanahan di Mall Pelayanan Publik, diharapkan masyarakat Kabupaten Jepara semakin mudah mengakses layanan pertanahan yang berkualitas, akuntabel, bebas dari pungutan liar, serta berorientasi pada kepuasan publik.

Langkah ini menegaskan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik, sejalan dengan semangat mewujudkan Kementerian ATR/BPN yang maju, modern, dan terpercaya.

Yok yok yok ke MPP Kabupaten Jepara untuk memanfaatkan layanan publik yang ada disana terutama layanan Pertanahan.

#JeparapastiBISSA
#atrbpnmajudanmodern
#atrbpnkinilebihbaik
#melayaniprofesionalterpercaya

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.