Kantah Kab. Jepara Mengikuti Pendampingan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN

Tempo86 - Penulis

Senin, 27 April 2026 - 22:41 WIB

URL berhasil dicopy

Tempo86.com – Jepara
Hai #sobatrbpn
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mengikuti pendampingan dan penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang dipimpin dari Biro Keuangan dan BMN. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Potensi Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan PNBP pada berbagai layanan pertanahan di seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan overview realisasi PNBP tahun 2025 dan 2026 (year on year), serta evaluasi realisasi belanja PNBP Tahun Anggaran 2026 baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Fokus utama pembahasan mencakup mekanisme perhitungan potensi pengembalian PNBP berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU.01.05/348-100/III/2026 tanggal 13 Maret 2026. Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa potensi pengembalian dapat terjadi pada beberapa jenis layanan, seperti layanan pengukuran, pendaftaran tanah, pemeriksaan tanah, hingga pemeliharaan data pendaftaran tanah, dengan memperhatikan kelengkapan eviden pelaksanaan kegiatan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran di lingkungan kerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dapat memahami secara komprehensif mekanisme penghitungan potensi pengembalian PNBP. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen pendukung (eviden) dalam setiap tahapan layanan, serta kewajiban penyampaian pemberitahuan kepada pemohon baik dalam hal penyelesaian layanan maupun penutupan berkas.

Dengan adanya pendampingan dan penguatan ini, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan kerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah semakin profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan prinsip good governance.

#JeparapastiBISSA
#atrbpnmajudanmodern
#atrbpnkinilebihbaik
#melayaniprofesionalterpercaya

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terbaru

Hukum

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

” WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Dr. Youngky Fernando SH. MH. : Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana “

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.