Kembali Viral Di Medsos, Diduga Santri Di Pati Terkena Cabul

- Penulis

Selasa, 28 April 2026 - 01:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tempo86.com_, Pati Jawa Tengah.

‎Yayasan atau lembaga pendidikan yang pengurusnya (pimpinan, guru, atau ustaz) melakukan tindakan pencabulan terhadap santri dapat dikenakan sanksi pidana berat, administratif, hingga penutupan lembaga. Tindak kejahatan ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena korban adalah anak-anak dan terjadi di lingkungan pendidikan.

‎Peristiwa serupa kembali viral di Medsos yang mengguncang wilayah Kabupaten Pati. Kabar simpang siur yang beredar membuat para orang tua resah dan gelisah untuk anaknya yang mencari ilmu (pendidikan) disebuah Ponpes (pondok pesantren).

‎Hal tersebut diketahui banyaknya komenan di Medsos, netizen menyebutkan lokasi bahkan pendiri yayasan, namun benar tidaknya, awak media berusaha mencari informasi dari narasumber satu ke narasumber lainnya.

‎Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada hari Senin 27 April 2026, team awak media silahturohmi ke sebuah Ponpes yang berada di Kecamatan Tlogowungu, dimana lokasi netizen dalam komen, namun sesampainya di lokasi bertemu bersama pengurus Madrasah yang kebetulan bertempat dalam satu atap (Madrasah dan Ponpes dalam satu pengurus/yayasan).

‎Kepala Sekolah Madrasah saat di tempat menerangkan, bahwa pihaknya pengurus Madrasah tidak tahu menahu terkait permasalahan Ponpes, karena menurutnya, Ponpes terdapat pengurusnya sendiri. Walaupun Madrasah dan Ponpes berada dalam pendiri yang sama (satu yayasan) kewenangan ada dimasing – masing.” tutur Kepala Sekolah Madrasahnya di ruang tamu

‎Tidak hanya itu, Dia juga menjelaskan, bahwa Ponpes dan madrasah dulu diasuh oleh orang tuanya inisial H dan sekarang dialihkan dan diasuh  anaknya (Gus Ahmad Sarifudin).

‎Dalam perbincangannya, Kepala Sekolah tersebut menginformasikan di Ponpes saat ini pengasuh tidak ada ditempat (Bepergian). Dan untuk informasi – informasi lainnya (terkait Ponpes) dapat langsung yang bersangkutan (Pengasuh).” pungkas Kepsek

‎Sanksi Pidana bagi Pelaku (Pengurus Yayasan/Pimpinan Pesantren), jika benar – benar terjadi, Pelaku dapat dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara yang sangat lama (bisa mencapai belasan tahun hingga seumur hidup).

‎Hukuman Mati/Kebiri: Dalam kasus yang ekstrem, seperti pemerkosaan terhadap banyak santriwati, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Pihak korban sering kali menuntut hukuman kebiri kimia atau penjara seumur hidup.

‎Denda: Pelaku juga dijatuhi denda dengan nilai cukup besar, misalnya 100 juta subsider kurungan.
Bersambung…..

( team)

Baca Juga:  Polres Kota Dumai Beserta Jajarannya Melaksanakan Kegiatan Keliling Subuh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Surat Konfirmasi Wartawan Berubah Jadi Pengaduan, Rahmad Sukendar: Jangan Kriminalisasi Kerja Jurnalistik!
Rokan Hulu Ukir Prestasi Nasional, Trima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah
24 Klub Se-Tabagsel Ramaikan GRIB Jaya Cup I, Bupati Tapsel Gus Irawan: Sepak Bola Jadi Ruang Persatuan Anak Daerah
Konflik Tanah Ulayat di Rantau Kasai, Aktivitas PT RKG Lumpuh 3 Minggu
Rapat Paripurna DPRD Indramayu Bahas Alih Status RSUD M.A. Sentot Patrol dan Penyertaan Modal BPR Karya Remaja “
Warga Bangun Purba Sambut Antusias Apresiasi Pasar Murah Pemkab Rohul
Bentuk Empati kepada Warga, Lapas Pasir Pengaraian Bagikan Bantuan Sosial
Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Adiswan S.AG Pimpin Rapat Koordinasi, Sharing Dan Informasi ke Dinas Sosial Tingkat I provinsi Riau
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terbaru

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 03:37 WIB

Surat Konfirmasi Wartawan Berubah Jadi Pengaduan, Rahmad Sukendar: Jangan Kriminalisasi Kerja Jurnalistik!

Senin, 25 Mei 2026 - 23:39 WIB

Rokan Hulu Ukir Prestasi Nasional, Trima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:12 WIB

Konflik Tanah Ulayat di Rantau Kasai, Aktivitas PT RKG Lumpuh 3 Minggu

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:13 WIB

Rapat Paripurna DPRD Indramayu Bahas Alih Status RSUD M.A. Sentot Patrol dan Penyertaan Modal BPR Karya Remaja “

Rabu, 20 Mei 2026 - 00:00 WIB

Warga Bangun Purba Sambut Antusias Apresiasi Pasar Murah Pemkab Rohul

Berita Terbaru

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB