Sengketa Lahan Rantau Kasai Memanas, Ribuan Massa klam Hak Adat Atas Eks Lahan Perusahaan 

- Penulis

Jumat, 8 Mei 2026 - 04:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

TEMPO86.com_, TAMBUSAI UTARA, Persoalan sengketa tanah ulayat di wilayah Rantau Kasai, Kabupaten Rokan Hulu, kembali memanas dan menimbulkan korban pada Kamis (7/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ketegangan terjadi setelah massa yang mengatasnamakan Harimau Tambusai turun langsung ke lokasi tanah ulayat yang saat ini masih dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

 

Dalam narasi yang berkembang di tengah masyarakat, muncul tudingan adanya upaya pengangkangan terhadap hak masyarakat adat Melayu. Sejumlah pihak bahkan menilai konflik tersebut berpotensi memecah belah masyarakat adat di wilayah Rokan Hulu.

 

Persukuan Melayu Rantau Kasai (PMRK) melalui tim kuasa hukumnya dari Firma Hukum Adil yang dipimpin Andri Fauzi Hasibuan SH MH bersama tim diketahui telah mengajukan gugatan perdata terkait status tanah ulayat tersebut ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

 

Tanah ulayat tersebut saat ini diketahui masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2026/PN PRP. Hal itu disampaikan langsung oleh Andri Fauzi Hasibuan SH MH selaku kuasa hukum dari Persukuan Melayu Rantau Kasai.

 

Pihak kuasa hukum PMRK sebelumnya juga telah menyampaikan himbauan secara terbuka melalui media agar seluruh pihak menjaga situasi kamtibmas dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

 

Selain meminta seluruh pihak menahan diri, kuasa hukum PMRK juga meminta aparat kepolisian melakukan langkah pengamanan dan pencegahan dini guna menghindari terjadinya bentrokan di tengah masyarakat.

 

Namun himbauan tersebut disebut tidak diindahkan oleh sejumlah pihak yang berkepentingan hingga akhirnya terjadi chaos di lapangan setelah kedatangan kelompok Harimau Tambusai ke lokasi sengketa.

 

Di sisi lain, LKA Luhak Tambusai melalui kelompok Harimau Tambusai yang dikomandoi Sahril Topan disebut melakukan upaya pendudukan terhadap lahan ulayat tersebut. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dasar hukum yang menjadi landasan tindakan tersebut.

Baca Juga:  Namanya Disebut, Ahmad Edon Gunakan Hak Jawab

 

Situasi di lapangan sempat memanas karena massa yang hadir diduga didominasi anggota SPTI. Bahkan beredar dugaan adanya pihak yang membawa senjata tajam. Informasi tersebut hingga kini masih menunggu klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum.

 

Permasalahan kemudian berlanjut ke Kantor Camat dalam agenda mediasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun proses mediasi berlangsung alot karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya.

 

Setelah mediasi berlangsung, situasi kembali memanas dan diduga terjadi kerusuhan yang menyerang anak kemenakan Rantau Kasai di lapangan. Dalam insiden tersebut muncul dugaan adanya aksi pengeroyokan, pemukulan, hingga pelemparan batu oleh massa yang datang ke lokasi.

 

Selain itu, juga beredar informasi adanya dugaan pihak yang membawa senjata tajam saat kericuhan terjadi. Aparat penegak hukum hingga kini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

 

Sejumlah tokoh masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pihak terkait dapat mengedepankan penyelesaian secara damai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan agar konflik tidak semakin meluas di tengah masyarakat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun aparat penegak hukum mengenai perkembangan terbaru sengketa lahan tersebut.

 

Sementara itu, pihak kuasa hukum PMRK menyatakan akan mendampingi para korban untuk membuat laporan resmi ke Polres Rokan Hulu. Mereka berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah penegakan hukum terhadap dugaan tindakan anarkis yang terjadi dan memberikan perlindungan terhad6vg6ap hak-hak korban..

 

( M.Taufik )#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Surat Konfirmasi Wartawan Berubah Jadi Pengaduan, Rahmad Sukendar: Jangan Kriminalisasi Kerja Jurnalistik!
Rokan Hulu Ukir Prestasi Nasional, Trima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah
24 Klub Se-Tabagsel Ramaikan GRIB Jaya Cup I, Bupati Tapsel Gus Irawan: Sepak Bola Jadi Ruang Persatuan Anak Daerah
Konflik Tanah Ulayat di Rantau Kasai, Aktivitas PT RKG Lumpuh 3 Minggu
Rapat Paripurna DPRD Indramayu Bahas Alih Status RSUD M.A. Sentot Patrol dan Penyertaan Modal BPR Karya Remaja “
Warga Bangun Purba Sambut Antusias Apresiasi Pasar Murah Pemkab Rohul
Bentuk Empati kepada Warga, Lapas Pasir Pengaraian Bagikan Bantuan Sosial
Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai Adiswan S.AG Pimpin Rapat Koordinasi, Sharing Dan Informasi ke Dinas Sosial Tingkat I provinsi Riau
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terbaru

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 03:37 WIB

Surat Konfirmasi Wartawan Berubah Jadi Pengaduan, Rahmad Sukendar: Jangan Kriminalisasi Kerja Jurnalistik!

Senin, 25 Mei 2026 - 23:39 WIB

Rokan Hulu Ukir Prestasi Nasional, Trima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah

Sabtu, 23 Mei 2026 - 09:12 WIB

Konflik Tanah Ulayat di Rantau Kasai, Aktivitas PT RKG Lumpuh 3 Minggu

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:13 WIB

Rapat Paripurna DPRD Indramayu Bahas Alih Status RSUD M.A. Sentot Patrol dan Penyertaan Modal BPR Karya Remaja “

Rabu, 20 Mei 2026 - 00:00 WIB

Warga Bangun Purba Sambut Antusias Apresiasi Pasar Murah Pemkab Rohul

Berita Terbaru

Daerah

WhatsApp Ririn Log Out, Prof. Youngky: Penyidik dan Jaksa Bisa Kena Pidana Indramayu — Pernyataan mengejutkan disampaikan saksi ahli pidana Prof. Dr. Youngky Fernando dalam persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Selasa (26/5/2026). Guru Besar Hukum Pidana dan pakar Tindak Pidana Korupsi dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA ’45) Jakarta itu menyoroti persoalan log out-nya akun WhatsApp milik Ririn, yang disebut menjadi salah satu barang bukti penting komunikasi antara Ririn dan Aman Yani sebelum maupun sesudah peristiwa pembunuhan di Paoman. Di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu, Prof. Youngky menegaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana, terlebih kasus menonjol, wajib diamankan secara ketat dan tidak boleh disentuh sembarangan. “Sejogyanya berkait dengan barang bukti itu harus benar-benar diamankan. Kalau sampai terjadi seperti itu faktanya, itu tindak pidana. Tidak boleh ada kelemahan-kelemahan apapun terhadap peristiwa pidana,” tegas Prof. Youngky. Menurutnya, prosedur penanganan barang bukti elektronik harus dilakukan secara profesional, steril, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Barang bukti, kata dia, semestinya disegel dan hanya dibuka di hadapan hakim dalam persidangan. “Bahkan dalam pidana menonjol seperti peristiwa yang sekarang, barang itu harus dikemas dalam plastik dan disegel, tidak boleh disentuh, kecuali pada persidangan dibuka di hadapan hakim,” lanjutnya. Pernyataan tersebut sontak menyita perhatian pengunjung sidang. Sebab, apabila benar terjadi kelalaian atau adanya tindakan yang menyebabkan barang bukti elektronik berubah, hilang akses, atau terganggu keasliannya, maka hal itu berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang menangani barang bukti tersebut, termasuk penyidik maupun jaksa. Sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman sendiri hingga kini masih terus bergulir dan menyita perhatian publik Kabupaten Indramayu.

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB