Sengketa Lahan Rantau Kasai Memanas, Ribuan Massa klam Hak Adat Atas Eks Lahan Perusahaan 

- Penulis

Jumat, 8 Mei 2026 - 04:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

TEMPO86.com_, TAMBUSAI UTARA, Persoalan sengketa tanah ulayat di wilayah Rantau Kasai, Kabupaten Rokan Hulu, kembali memanas dan menimbulkan korban pada Kamis (7/5/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ketegangan terjadi setelah massa yang mengatasnamakan Harimau Tambusai turun langsung ke lokasi tanah ulayat yang saat ini masih dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

 

Dalam narasi yang berkembang di tengah masyarakat, muncul tudingan adanya upaya pengangkangan terhadap hak masyarakat adat Melayu. Sejumlah pihak bahkan menilai konflik tersebut berpotensi memecah belah masyarakat adat di wilayah Rokan Hulu.

 

Persukuan Melayu Rantau Kasai (PMRK) melalui tim kuasa hukumnya dari Firma Hukum Adil yang dipimpin Andri Fauzi Hasibuan SH MH bersama tim diketahui telah mengajukan gugatan perdata terkait status tanah ulayat tersebut ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

 

Tanah ulayat tersebut saat ini diketahui masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2026/PN PRP. Hal itu disampaikan langsung oleh Andri Fauzi Hasibuan SH MH selaku kuasa hukum dari Persukuan Melayu Rantau Kasai.

 

Pihak kuasa hukum PMRK sebelumnya juga telah menyampaikan himbauan secara terbuka melalui media agar seluruh pihak menjaga situasi kamtibmas dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

 

Selain meminta seluruh pihak menahan diri, kuasa hukum PMRK juga meminta aparat kepolisian melakukan langkah pengamanan dan pencegahan dini guna menghindari terjadinya bentrokan di tengah masyarakat.

 

Namun himbauan tersebut disebut tidak diindahkan oleh sejumlah pihak yang berkepentingan hingga akhirnya terjadi chaos di lapangan setelah kedatangan kelompok Harimau Tambusai ke lokasi sengketa.

 

Di sisi lain, LKA Luhak Tambusai melalui kelompok Harimau Tambusai yang dikomandoi Sahril Topan disebut melakukan upaya pendudukan terhadap lahan ulayat tersebut. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dasar hukum yang menjadi landasan tindakan tersebut.

Baca Juga:  Pastikan Penguasaan Tanah yang Adil, Menteri Nusron Jadikan Reforma Agraria sebagai Solusi Utama

 

Situasi di lapangan sempat memanas karena massa yang hadir diduga didominasi anggota SPTI. Bahkan beredar dugaan adanya pihak yang membawa senjata tajam. Informasi tersebut hingga kini masih menunggu klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum.

 

Permasalahan kemudian berlanjut ke Kantor Camat dalam agenda mediasi yang melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun proses mediasi berlangsung alot karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya.

 

Setelah mediasi berlangsung, situasi kembali memanas dan diduga terjadi kerusuhan yang menyerang anak kemenakan Rantau Kasai di lapangan. Dalam insiden tersebut muncul dugaan adanya aksi pengeroyokan, pemukulan, hingga pelemparan batu oleh massa yang datang ke lokasi.

 

Selain itu, juga beredar informasi adanya dugaan pihak yang membawa senjata tajam saat kericuhan terjadi. Aparat penegak hukum hingga kini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut.

 

Sejumlah tokoh masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pihak terkait dapat mengedepankan penyelesaian secara damai dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan agar konflik tidak semakin meluas di tengah masyarakat.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun aparat penegak hukum mengenai perkembangan terbaru sengketa lahan tersebut.

 

Sementara itu, pihak kuasa hukum PMRK menyatakan akan mendampingi para korban untuk membuat laporan resmi ke Polres Rokan Hulu. Mereka berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah penegakan hukum terhadap dugaan tindakan anarkis yang terjadi dan memberikan perlindungan terhad6vg6ap hak-hak korban..

 

( M.Taufik )#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

𝐑𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭, 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐚𝐧 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝐓𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐓𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧.
Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat
Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Waktu Layanan bagi Masyarakat di 446 Kantah
Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional
Sebarkan Semangat Transformasi Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Untuk Memberikan Kepastian kepada Masyarakat
Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari
Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan
Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat.
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 08:45 WIB

𝐑𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭, 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐃𝐨𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐚𝐧 𝟏𝟔𝟎𝟎 𝐓𝐨𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐓𝐞𝐩𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧.

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:44 WIB

Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:42 WIB

Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Waktu Layanan bagi Masyarakat di 446 Kantah

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:41 WIB

Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:39 WIB

Sebarkan Semangat Transformasi Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Untuk Memberikan Kepastian kepada Masyarakat

Berita Terbaru