Dugaan “Uang Kewajiban Proyek” 20 Persen di Dinas Kesehatan Tapsel, LSM WIB Desak Penindakan

- Penulis

Selasa, 14 Oktober 2025 - 13:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

TAPANULI SELATAN, TEMPO86.com__, Suasana di depan Kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan, Selasa siang 14/10)25, mendadak tegang. Puluhan massa dari Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa menuntut penuntasan dugaan pungutan liar dan permainan proyek di instansi tersebut.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Aksi yang dipimpin Ketua LSM WIB, Burhanuddin Hutasuhut, awalnya terpusat di depan gedung Kantor Dinas Kesehatan. Koordinator aksi, Alpin tanjung, meminta pejabat Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryadi, keluar dan menanggapi langsung tuntutan massa. Namun, hingga aksi berakhir, pejabat yang dimaksud tak kunjung muncul.

 

Kekecewaan massa pun memuncak. Mereka kemudian beralih menuju Kantor Bupati Tapanuli Selatan untuk melanjutkan orasi dan menyampaikan langsung aspirasi kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu. Namun lagi-lagi, Bupati tak tampak menemui demonstran. Hanya seorang staf ahli bupati yang turun menemui massa dan berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan mereka kepada Bupati dan Sekretaris Dinas Kesehatan.

 

Dalam orasinya,alpin, menuding adanya dugaan persekongkolan jahat antara Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryadi, dengan salah satu rekanan berinisial GM. “Kami mencium ada permainan proyek yang tidak sehat. Ini harus diusut tuntas,” ujarnya lantang di tengah kerumunan.

 

Sementara itu, Mahmud Nasution, salah satu orator dari tim aksi, menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ia menilai sejumlah proyek dikelola dengan cara-cara yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

Di penghujung aksi, Rahmat Nasution, selaku ketua tim aksi, menegaskan tuntutan agar Sekretaris Dinas Kesehatan, Suryadi, segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak bertanggung jawab dan diduga terlibat dalam monopoli proyek bernilai miliaran rupiah.

Baca Juga:  Forum masyarakat kritis:Ary Ramdhani sosok yang tepat memimpin dinas PUTR Langkat

 

Melalui pernyataan tertulisnya, Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapanuli Selatan bersama masyarakat menyampaikan sikap resmi sebagai berikut:

 

1.Mendesak Polres Tapanuli Selatan untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar berupa permintaan “uang kewajiban proyek” kepada kontraktor sebesar 17–20 persen dari setiap paket anggaran di Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan.

 

2.Meminta Bupati Tapanuli Selatan untuk mengevaluasi dan mencopot Sekretaris Dinas Kesehatan, yang diduga terlibat dalam praktik pungli dan permainan proyek.

 

3.Mendesak Bupati Gus Irawan Pasaribu agar memutus mata rantai permainan kotor yang meresahkan, serta mengusut dugaan permufakatan jahat dan persekongkolan antara oknum Sekretaris Dinas Kesehatan dan sejumlah kontraktor.

 

4.Menuntut Bupati memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan proses tender dan penunjukan pelaksana proyek secara profesional dan transparan.

 

5.Mengutuk keras dugaan monopoli proyek miliaran rupiah di Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan yang dianggap merugikan masyarakat dan kontraktor lain.

 

Koordinator aksi menegaskan, bila tidak ada tanggapan dari Bupati dalam waktu dekat, massa WIB akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar.

 

“Ini bukan aksi pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Kami akan terus mendesak sampai ada tindakan nyata,” tegas Mahmut Nasution.

 

Aksi WIB berakhir dengan tertib setelah massa membubarkan diri pada sore hari. Namun gema tuntutan mereka masih menggema di halaman kantor bupati menandai babak baru tekanan publik terhadap dugaan praktik kotor di tubuh Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan.

 

( TGL )#

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel tempo86.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir
Mengenal Bhumi ATR/BPN, Cara Menelusuri Informasi Pertanahan Lewat Peta Digital
Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria
Manfaatkan ATR/BPN Dekat untuk Cari Informasi Layanan Pertanahan, Masyarakat: Lebih Hemat Waktu, Biaya, dan Tenaga
Masuki Tahap Ketiga Pilot Project, PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah
Pengukuran Terjadwal Jadi Cara Kementerian ATR/BPN Benahi Alur Kerja Petugas Ukur dan Edukasi Masyarakat
Pemerintah Bahas Kelembagaan BRAN, Perjelas Peran dan Pembagian Kewenangan dalam Reforma Agraria
Bicara dalam Banten Investment Forum 2026, Wamen ATR/Waka BPN: Kepastian Pertanahan dan Tata Ruang Jadi Fondasi Investasi
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Data Pertanahan Kantah Kabupaten Karawang Sebagian Besar Telah Dialihmediakan, Masyarakat Diimbau Tidak Khawatir

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:05 WIB

Mengenal Bhumi ATR/BPN, Cara Menelusuri Informasi Pertanahan Lewat Peta Digital

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:03 WIB

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Lanjutan Bersama BRAN untuk Perjelas Pembagian Tugas dan Fungsi terkait Reforma Agraria

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Manfaatkan ATR/BPN Dekat untuk Cari Informasi Layanan Pertanahan, Masyarakat: Lebih Hemat Waktu, Biaya, dan Tenaga

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Masuki Tahap Ketiga Pilot Project, PERINTIS 10 Hari Kini Tersedia di 131 Kantah

Berita Terbaru